Tingkatkan Kekayaan Intelektual, Dosen Harus Rajin Meneliti
11/10/2017
article thumbnail

Untuk meningkatkan jumlah kekayaan intelektual (KI), para dosen di perguruan tinggi se-Indonesia harus rajin meneliti. Pasalnya, KI menjadi kunci ketahanan ekonomi sebuah negara maju maupun negera yan [ ... ]


Tingkatkan Daya Saing Bangsa
11/10/2017
article thumbnail

© Mahasiswa Harus Miliki Modal IntelektualGUNA meningkatkan daya saing bangsa, mahasiswa Universitas Nusa Cendana (Undana) harus miliki modal intelektual, baik itu yang dapat dilihat maupun yang tida [ ... ]


Artikel Lainnya

PaKu Undana Gelar Aksi Tolak Angket KPK

MENYIKAPI persoalan yang dirasakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini, Pusat Anti Korupsi (PaKU) Universitas Nusa Cendana (Undana) menggelar aksi tolak hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan upaya pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di pelataran FH Undana, Sabtu (16/9).

Pantauan media ini, aksi yang dimulai pukul 10.00 Wita tersebut dikoordinir langsung oleh Kepala Pusat Anti Korupsi Undana (PaKU), Bill Nope, SH, MH dan Ketua BEM FH Undana, Mardian Putra Frans. Aksi yang dihadiri sekitar 500-an mahasiswa Fakultas Undana itu pun dirangkai dengan beberapa kegiatan antara lain: pembacaan puisi anti korupsi oleh Bunaiya Dean dan Vina Cornelis, beat box anti korupsi oleh Ray Seran, orasi antiKorupsi oleh beberapa mahasiswa dibawah koordinasi perwakilan BEM FH Undana, Robinson P. NgunjuNau. Peserta aksi juga menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan bela negara.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan dalam bentuk pernyataan sikap, terkait penggunakan hak angket DPR terhadap KPK. Perwakilan mahasiswa FH Undana, Andre Boling saat membacakan pernyataan sikap tersebut, menyampaikan enam poin: Pertama, terkait status hak angket, berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, penggunaan hak angket hanya bisa ditujukan kepada pemerintah. KPK bukan merupakan lembaga pemerintah, melainkan lembaga negara yang bersifat independen, yang tidak berada di bawah salah satu cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislative dan yudikatif). Kedua, pembentukan pansus ini cacat hukum dan bertentangan/menabrak Pasal 201 UU MD3, yakni keanggotaan pansus terdiri atas semua unsure fraksi di DPR. “Kenyataannya hanya 7 fraksi yang mengirimkan wakilnya ke pansus KPK, yakni Partai Demokrat, PKS dan PKB tidak mengirimkan wakilnya,” sebut Andre. Ketiga, adanya konflik kepentingan, sebab Ketua Pansus Agun Gunandjar merupakan salah satu anggota DPR yang diduga menerima aliran dana dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP. Keempat, bahwa Pansus Angket KPK adalah bentuk sistematis pelemahan terhadap kewenangan KPK yang sedang menangani kasus korupsi E-KTP, maka harus dilawan dan dibatalkan. Kelima, bahwa upaya untuk melemahkan KPK sama saja dengan membekukan misi pemberantasan korupsi yang masih terjadi di bumi Indonesia. Dan, keenam, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana mendukung KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. “Kami tegaskan, kami bersama KPK mendukung pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Dekan Fakultas Hukum Undana, Yorhan Y. Nome,.SH,.M.Hum dalam orasasinya mengatakan KPK merupakan lembaga yang paling dipercaya publik dalam memberantas korupsi, sehingga tidak boleh dilemahkan, apalagi dibekukkan. “KPK merupakan lembaga yang paling dipercaya public sehingga tidak dapat dilemahkan apalagi dibekukan,” tegasnya. Ia menambahakn, KPK sebagai anak kandung reformasi perlu dijagaeksistensinya agar terus mencegah dan memberantas korupsi yang masih terjadi di negara Indonesia. “Kita perlu menjaga eksistensi KPK agar terus mencegah dan memberantas korupsi di seantero Indonesia,” tukas Nome.

Sementara Kepala Pusat Anti Korupsi Undana (PaKU), Bill Nope, SH., MH di sela-sela aksi tersebut mengatakan, tujuan dilaksanakan aksi tersebut agar dapat memberi sosialisasi dan pemahaman kepada mahasiswa, tentang pentingnya dukungan moril bagi KPK dalam pemberantasan korupsi. “Mahasiswa juga perlu memahami dan berpartisipasi aksif dalam setiap persoalan penegakan hukum di Indonesia, khsusnya yang dialami KPK,” tandas Bill. Ia pun mengapresiasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta sekitar 500 mahasiswa FH Undana yang telah berpartisipasi dalam aksi tersebut. “Kita bersyukur, meski aksi ini perdana dilaksanakan, namun animo mahasiswa sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan kehadiran mahasiswa yang sangat banyak,” sebutnya. Karena itu, ke depan pihaknya bersama PaKU Undana akan melibatkan BEM dari semua prodi di Undana agar aksi tersebut bisa semakin luas.

Pantauan media ini, hadir pada kesempatan tersebut Pembantu Dekan III FH Undana, Debi Fallo,.SH,.M.Hum dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum FH Undana, Dr. Pius Bere. (Bill)

Add comment

Komentar anda sangat penting, oleh karena itu periksa komentar dengan seksama sebelum mengirimkan. Pertahankan toleransi antar suku, ras dan agama.


Security code
Refresh